Lampung jejamanews …Tanggamus Menanggapi pemberitaan yang beredar di sejumlah media dan media sosial terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok iuran wajib di lingkungan sekretariat Daerah kabupaten Tanggamus,
Pemerintah kabupaten Tanggamus melalui sekretariat Daerah 23-10-2026 menyampaikan klarifikasi sebagai berikut :
Pertama menyangkut pemberitaan bahwa telah beredar informasi yang menyebutkan adanya pungutan berkedok iuran yang dimintakan kepada sejumlah organisasi perangkat Daerah (OPD) dengan nominal berkisar Rp1juta hingga Rp 1,5 juta setiap kali ada kegiatan besar di kabupaten Tanggamus pemberitaan tersebut juga menyeretnya nama seorang Stap di lingkungan sekretariat Daerah
Penegasan pemerintah kabupaten Tanggamus tidak pernah menerbitkan surat edaran instruksi atau kebijakan apa pun yang mewajibkan pungutan uang kepada OPD maupun pihak manapun dengan Segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan dengan memanfaatkan kewenangan jabatan dilarang keras dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar maupun gratifikasi yang melanggar aturan perundangan undangan bupati Tanggamus Moh, Soleh Asnawi telah berulang kali menegaskan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari pungli serta korupsi di lingkungan Pemkab Tanggamus .
Langkah yang telah dan akan diambil
Inspektorat kabupaten Tanggamus telah diminta untuk segera melakukan penyelidikan dan penelusuran fakta secara objektif terkait dugaan tersebut jika hasil penelusuran menemukan adanya pelanggaran pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku tanpa terkecuali masarakat dan pimpinan OPD dihimbau untuk tidak melakukan pembayaran apa pun yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan
Penutup
Pemerintah kabupaten Tanggamus mengharapkan pemberitaan dapat disampaikan secara berimbang dan berdasarkan fakta,kami juga membuka ruang bagi siapapun yang memiliki bukti atau informasi terkait dugaan pungli tersebut untuk menyampaikannya secara resmi melalui saluran pengaduan resmi Pemkab Tanggamus demi proses hukum yang lebih lanjut
Demikian klarifikasi di sampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.(Korwil Lampung jejamanews/ bongel)
